Selamat Datang di Website Kami

Kasat Lantas Metro Bekasi : ” Polisi  terus Berburu ke Jalan Tikus , Ingatkan Pengendara Sanksi Denda” “

13 May 2020

by Ridwan Surianto

5ea2cba6d5fd4

KRINGSERSE (BEKASI) – Personil Gabungan Satyan Lalu Lintas Polres Metro Bekasi, Ditlantas Polda Metro Jaya bersama Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (PP) dikerahkan untuk melakukan penyekatan dijalan arteri bahkan jalan- jalan tikus pintu keluar kendaraan dari Jakarta dan Bekasi menuju Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Hal itu di sampaikan Kasat Lantas Polres Metro Bekasi  AKBP Rachmat Sumekar, S.I.K  melalui sambungan telepon seluler kepada Tim Media Kringserse, Selasa (12/5/2020).

 

Kasat Lantas Polres Metro Belasi AKBP Rachmat Sumekar

Menurut Rachmat, semua kendaraan yang dilarang mengangkut penumpang mudik dijaring dari Jalan Tol, arteri dan berbagai jalan tikus yang sudah di mapping.

Mantan Kapolsek Metro Penjaringan ini mengungkapkan upaya melakukan tindakan tegas dilakukan  dengan  berbagai cara,  mulai diputar balik arah kendaraan, diberi sanksi tilang dan penahanan kendaraan.

Ditambahkan Rachmat, banyak kendaraan travel gelap dengan modus para supir menawarkan kepada penumpang melalui media sosial dan iklan dari mulut ke mulut.

“Untuk harga tiket yang ditawarkan cukup mahal dari harga normal, contoh ke Cirebon normal Rp100 ribu menjadi Rp300 ribu, ke Brebes normal Rp150 ribu menjadi Rp500 ribu,” ungkapnya.

Sedangkan sanksi tilang yang diberikan kepada supir nekad membawa penumpang mudik dikenakan pasal 308 UU No.22 tahun 2009, karena tidak memiliki izin menyelenggarakan pengangkutan orang sesuai trayek dengan ancaman pidana kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.

Dikatakan Rachmat selama pemberlakuan PSBB Operasi Ketupat Jaya 2020, Ditlantas  Polda Metro Jaya telah mengamankan 202 kendaraan yang melakukan pelanggaran dengan modus travel gelap.

Sosilisasi Sanksi Pe gendara Motor Tanpa Masker dan Melawan Petugas Jaga PSBB

Kasat Lantas Polres Metro Bekasi melalui jajarannya terus melakukan sosialisasi kepada pengendara sepeda motor  terkait sanksi yang resmi diberlakukan atas pelanggaran tidak menggunkan masker dan melawan anggota yang sedang bertugas.

Pemprov DKI Jakarta mulai menerapkan sanksi terhadap pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sanksi merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 Tahun 2020 tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran PSBB.

Dalam satu pasal Pergub tersebut dijelaskan sanksi yang akan diterapkan berupa hukuman sosial dan denda administratif sebesar Rp100 ribu hingga Rp250 ribu kepada setiap orang yang tidak mengenakan masker dan berboncengan motor.

“Setiap pengemudi sepeda motor yang melanggar ketentuan membawa penumpang dan/atau tidak menggunakan masker, dikenakan sanksi: denda administratif paling sedikit Rp100.000 dan paling banyak Rp250.000; kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi,” bunyi Pergub tersebut seperti dikutip redaksi, Selasa (12/5/2020).

Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14/2020 dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan pendampingan dari Dinas Perhubungan dan kepolisian. Namun masih ada ketentuan pengecualian.

“Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud, jika penumpang satu alamat atau tempat tinggal dengan pengemudi sepeda motor yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP),” demikian kutipan isi Pergub.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah diterapkan DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya. Untuk penerapan fase kedua ini, jika ada warga yang melanggar PSBB bisa dikenakan sanksi pidana oleh kepolisian.

 

“Jadi jika ada masyrakat yang masih membandel bisa kita kenakan (Pergub Nomor 41 Tahun 2020) sanksi pidana,” kata AKBP Rachmat Sumekar.

“Sanksi pidananya itu kalau dia melawan petugas pada saat mau dikasih denda Rp 100.000 oleh Satpol PP. Kan didampingi polisi, kalau mereka tiba-tiba mengamuk atau melawan Satpol PP, baru kita tindak,” sambungnya.

Rachmat menyebut pemberian sanksi itu merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.

Rachmat menekankan, sosialisasi ini disampaikan juga melalui fungsi unit Binmas, untuk memastikan warg Bekasi harus taat dan patuh terhadap aturan tersebut. Jika ada warga  yang melanggar aturan PSBB dan melawan petugas bisa dijerat Pasal 93 Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dengan ancaman pidana penjara selama satu tahun dan denda Rp 100 juta.

“Jika kita masih menemukan beberapa warga yang melanggar bisa saja dikenakan Pasal 214, 216, 218 KUHP,” ungkap Yusri
Berboncengan dan Tak Bermasker di Jakarta Didenda Rp250 Ribu.

Selain itu, dalam satu pasal Pergub tersebut dijelaskan sanksi yang akan diterapkan berupa hukuman sosial dan denda administratif sebesar Rp100 ribu hingga Rp250 ribu kepada setiap orang yang tidak mengenakan masker dan berboncengan motor.

“Setiap pengemudi sepeda motor yang melanggar ketentuan membawa penumpang dan/atau tidak menggunakan masker, dikenakan sanksi: denda administratif paling sedikit Rp100.000 dan paling banyak Rp250.000; kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi,” bunyi Pergub tersebut seperti dikutip redaksi, Selasa (12/5/2020).

Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14/2020 dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan pendampingan dari Dinas Perhubungan dan kepolisian. Namun masih ada ketentuan pengecualian.

“Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud, jika penumpang satu alamat atau tempat tinggal dengan pengemudi sepeda motor yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP),” demikian kutipan isi Pergub.***(Ridwan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *